 |
| ASN Basyirun (kiri) Ndai Ruma Rengge Sape (kanan) |
Bima, TM – Pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pejabat Pemerintah Daerah, Basyirun H. Jaharuddin, melalui media sosial menuai perhatian publik. Unggahan tersebut memicu beragam tanggapan, hingga akhirnya yang bersangkutan menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf.
Dalam keterangannya, Basyirun menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menyindir atau merendahkan pihak tertentu melalui postingan tersebut. Ia menyebut, apa yang disampaikan murni sebagai bentuk refleksi dan motivasi diri dalam kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Maaf kalau itu tidak berkenan dan menyinggung pihak lain. Saya tidak bermaksud sombong atau klaim diri. Saya hanya memotivasi diri sebagai ASN, dalam konteks ekosistem birokrasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pernyataan mengenai peran administrator sebagai “motor penggerak” birokrasi diambil dari referensi studi kasus dalam materi asesmen jabatan. Hal itu, menurutnya, menjadi inspirasi dalam menulis unggahan tersebut.
“Secara struktur, eselon III atau administrator memang menjadi andalan pimpinan daerah dalam menggerakkan roda administrasi pembangunan. Itu yang saya maksud, bukan untuk kepentingan pribadi atau menyerang pihak lain,” tambahnya.
Meski demikian, respons publik tetap mengemuka. Salah satunya datang dari Ndai Ruma Rengge Sape yang menilai pernyataan tersebut kurang tepat disampaikan di ruang publik, terutama oleh seorang pejabat.
Ia menyoroti bahwa ungkapan seperti “administrator handal” yang terkesan menempatkan diri lebih dominan dibanding pimpinan dapat memunculkan persepsi negatif.
“Ada kesan arogan dan tidak etis. Dalam tata kelola pemerintahan, pimpinan dan administrator itu satu kesatuan sistem, bukan saling meninggikan peran,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pernyataan semacam itu berpotensi melemahkan wibawa pimpinan, serta dapat ditafsirkan sebagai bentuk sindiran yang mengganggu stabilitas organisasi.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya profesionalitas ASN dalam menjaga etika komunikasi, khususnya di media sosial. Menurutnya, narasi yang tidak tepat dapat memicu konflik internal dan menciptakan sekat dalam lingkungan birokrasi.
“Sebagai aparatur, seharusnya mengedepankan loyalitas, etika, dan kerja kolektif, bukan klaim sepihak atas keberhasilan,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa substansi yang ingin disampaikan oleh Basyirun sebenarnya memiliki nilai positif, terutama terkait pentingnya peran administrator dalam mendukung jalannya pemerintahan. Namun, ia menyarankan agar pesan tersebut dikemas dengan lebih elegan dan proporsional.
Beberapa alternatif penyampaian yang dinilai lebih tepat antara lain menekankan pentingnya sinergi antara pimpinan dan seluruh jajaran ASN, serta menempatkan peran administrator sebagai bagian dari sistem yang saling mendukung.
Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bahwa di era digital, setiap pernyataan pejabat publik di media sosial memiliki dampak luas. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam berkomunikasi menjadi hal yang tidak terpisahkan dari profesionalitas ASN. (Red)
