 |
| Sejumlah pemuda di Kota Bima secara resmi melayangkan somasi kepada Wali Kota Bima dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) |
KOTA BIMA, TM – Sejumlah pemuda di Kota Bima secara resmi melayangkan somasi kepada Wali Kota Bima dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait dugaan permasalahan aset daerah yang hingga kini belum memiliki kejelasan hukum.
Langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus kontrol sosial terhadap tata kelola aset daerah yang dinilai belum transparan dan berpotensi merugikan kepentingan publik. Para pemuda menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut tanggung jawab hukum dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
Penyerahan dokumen somasi dilakukan secara langsung sebagai bentuk keseriusan sikap. Dalam dokumen tersebut, pemerintah daerah didesak untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari inventarisasi, penertiban, hingga penegakan hukum terhadap aset-aset yang diduga bermasalah.
“Ini bukan sekadar kritik, tapi bentuk dorongan agar pemerintah serius menghadirkan kepastian hukum dalam pengelolaan aset daerah,” ujar salah satu perwakilan pemuda.
Mereka juga menegaskan, apabila somasi tersebut tidak diindahkan, maka pihaknya akan menempuh langkah lanjutan dengan melaporkan persoalan ini ke lembaga penegak hukum, termasuk instansi pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jika tidak ada respons, kami siap membawa persoalan ini ke ranah hukum. Kepastian hukum atas aset daerah adalah hak masyarakat,” tegasnya.
Gerakan ini menjadi sinyal kuat meningkatnya kesadaran publik, khususnya kalangan pemuda, terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Para pemuda berharap pemerintah Kota Bima dapat segera merespons somasi tersebut secara terbuka dan mengambil langkah nyata guna memastikan pengelolaan aset daerah berjalan sesuai aturan serta berpihak pada kepentingan rakyat. (Red)
