 |
| Musrenbang tingkat Provinsi NTB yang berlangsung di Ballroom Hotel Lombok Raya, |
Kota Bima, TM – Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya dalam memperkuat integrasi program pembangunan pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027. Komitmen tersebut disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi NTB yang berlangsung di Ballroom Hotel Lombok Raya, Kamis (16/4/2026).
Forum strategis ini menjadi momentum penting dalam menyatukan arah kebijakan pembangunan di tengah tantangan fiskal dan dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Sejumlah kepala daerah turut hadir, termasuk Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E., bersama Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda Kota Bima sebagai bentuk partisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang terintegrasi.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk tetap mendorong target pembangunan yang progresif meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Salah satu fokus utama adalah menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai satu digit secara merata di seluruh wilayah NTB.
Pendekatan pembangunan yang diusung menitikberatkan pada perencanaan berbasis data, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta sinergi antarwilayah. Strategi ini diyakini mampu menjawab tantangan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.
Gubernur NTB dalam arahannya menegaskan bahwa dokumen perencanaan tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus menjadi instrumen nyata yang mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Bima menyatakan kesiapan penuh untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Langkah tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas perencanaan, integrasi program lintas sektor, serta pemanfaatan data yang lebih akurat agar setiap kebijakan tepat sasaran.
Keikutsertaan Pemkot Bima dalam Musrenbang ini mencerminkan pentingnya harmonisasi kebijakan antarlevel pemerintahan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan yang semakin kompleks.
Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi forum perumusan rencana, tetapi juga menjadi titik konsolidasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. (Red)
.png)
