 |
| Pemerintah Kabupaten Bima bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) |
Bima, TM – Pemerintah Kabupaten Bima bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026). Hal ini ditandai dengan pertemuan antara Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, dengan jajaran BPS yang dipimpin Kepala BPS Kabupaten Bima, Lalu Yuriade Mulana, di ruang kerja Wakil Bupati, Rabu (08/04/2026).
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan sensus yang akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Wakil Bupati Bima menegaskan bahwa data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci utama dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan sensus di lapangan.
“Kita membutuhkan data tunggal yang mampu menggambarkan kondisi riil hingga ke tingkat desa dan kecamatan. Data valid adalah fondasi dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Kepala Bappeda Taufik, Kepala Dinas Sosial Zunaidin, serta Kepala DPMD H. Masykur.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bima, Lalu Yuriade Mulana, menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan SE 2026 akan dimulai pada Mei hingga Agustus 2026. Pada tahap awal, fokus kegiatan adalah pendataan pelaku usaha dari skala mikro hingga besar.
“Bulan Mei kita mulai dengan pendataan pelaku usaha. Kemudian dilanjutkan Juni sampai Agustus dengan metode door-to-door untuk memastikan seluruh unit usaha terdata secara menyeluruh,” jelasnya.
Selain membahas sensus ekonomi, BPS juga memaparkan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) sebagai upaya meningkatkan literasi statistik di tingkat desa. Tiga desa telah ditetapkan sebagai pilot project, yakni Desa Rabakodo, Desa Penapali, dan Desa Tenga.
Melalui program tersebut, diharapkan aparatur desa mampu memahami dan memanfaatkan data secara optimal dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis bukti.
Dengan sinergi yang kuat antara Pemkab Bima dan BPS, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan berjalan lancar dan mampu menghasilkan data berkualitas demi mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan. (Red)
