 |
| Direktur Eksekutif LEAD, Agus Mawardy, |
Kota Bima, TM – Ketidakhadiran sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota Bima, Rabu (15/4/2026), menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Lembaga Ekonomi dan Analisis Daerah (LEAD) yang menilai kondisi ini sebagai cerminan lemahnya disiplin dan etika birokrasi.
Direktur Eksekutif LEAD, Agus Mawardy, menyebut langkah DPRD yang sampai harus menyurati Satpol PP untuk menghadirkan kepala OPD menjadi sinyal serius adanya persoalan dalam tubuh pemerintahan daerah.
Menurutnya, ketidakhadiran OPD bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut penghormatan terhadap lembaga legislatif sebagai representasi rakyat.
“Ketika undangan resmi DPRD diabaikan tanpa alasan jelas, itu sama saja dengan meremehkan fungsi pengawasan wakil rakyat,” tegas Agus, Kamis (16/4/2026).
Ia menekankan bahwa jabatan yang diemban para pimpinan OPD adalah amanah publik yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, komitmen terhadap tugas, termasuk menghadiri rapat resmi, tidak bisa ditawar.
“Kalau tidak siap dengan tanggung jawab, seharusnya tidak mengambil posisi strategis. Rakyat memberi mandat untuk dilayani, bukan diabaikan,” ujarnya.
Agus juga mengingatkan bahwa DPRD merupakan representasi langsung masyarakat. Mengabaikan panggilan dewan, kata dia, sama halnya dengan mengabaikan suara publik Kota Bima.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kehadiran dalam forum resmi adalah kewajiban moral dan administratif bagi aparatur negara, mengingat gaji yang diterima bersumber dari pajak rakyat.
Selain itu, ia menegaskan bahwa persoalan aset daerah bukan isu sepele. Tata kelola aset menyangkut transparansi, akuntabilitas, serta masa depan pembangunan daerah.
“Sudah saatnya semua pihak bersikap kooperatif, meninggalkan ego sektoral, dan membangun sinergi demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Agus pun mengingatkan bahwa yang dipertaruhkan dalam persoalan ini bukan hanya citra lembaga, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kepercayaan rakyat adalah hal paling penting yang harus dijaga,” pungkasnya. (Red)
