 |
| Ilustrasi Tambora Media / Al |
DOMPU, TM — Aksi spontan petani di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berujung pada pemblokiran jalan, Sabtu (28/3/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas anjloknya harga gabah serta penolakan dari sejumlah gudang penampung yang membuat petani kesulitan menjual hasil panen mereka.
Kekecewaan petani memuncak setelah dalam beberapa hari terakhir gabah hasil panen tidak terserap, sementara biaya produksi terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit di kalangan petani.
Deden, salah satu perwakilan petani, mengungkapkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya soal turunnya harga, tetapi juga sistem penerimaan gabah di gudang yang dinilai tidak transparan.
“Gudang saat ini melakukan uji kualitas padi, tapi tidak melibatkan petani. Ini yang menjadi masalah karena tidak ada transparansi,” ujarnya dilansir TOPIKBIDOM Minggu (28/3/2026).
.
Selain itu, petani juga menyoroti persoalan biaya transportasi. Berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbub), biaya pengangkutan seharusnya ditanggung oleh Bulog sebesar Rp200 per kilogram, baik dari petani maupun supplier.Namun, di lapangan ketentuan tersebut diduga tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
“Dalam aturan sudah jelas biaya ditanggung Bulog, tapi realisasinya berbeda. Ini jelas memberatkan petani,” tegas Deden.
Ironisnya, selama empat hingga lima hari terakhir, banyak petani tidak dapat menjual gabah mereka. Situasi ini memperparah kerugian, terutama di tengah tingginya biaya produksi pertanian.
Di sisi lain, pihak gudang disebut menghadapi keterbatasan fasilitas, seperti kurangnya alat pengering dan kapasitas penyimpanan yang sudah penuh. Namun alasan tersebut dinilai tidak sesuai dengan hasil kesepakatan sebelumnya.
“Dalam RDPU dan Perbub tidak ada istilah Bulog tidak mampu menampung atau mengurangi penerimaan. Itu tidak pernah diatur,” tambahnya.
Situasi ini pun memunculkan dugaan adanya permainan pasar yang berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani. Meski demikian, petani masih menunggu pembuktian lebih lanjut atas dugaan tersebut.
“Jangan sampai ada permainan pasar. Jangan sampai karena stok melimpah, harga justru ditekan. Ini masih dugaan awal kami,” ujarnya.
Menanggapi persoalan ini, sejumlah anggota DPRD bersama koordinator di tingkat kecamatan telah turun tangan. Dalam waktu dekat, mereka dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah gudang untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Para petani berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret agar penyerapan gabah berjalan sesuai aturan dan harga tetap stabil, sehingga tidak merugikan masyarakat kecil. (Red)
