 |
| Desakan Netzen cabut izin SP OG di Kelurahan Tanjung |
KOTA BIMA, TM – Polemik pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, kian memanas dan menjadi sorotan publik.
Sejumlah dugaan mencuat terkait dominasi pihak mitra dalam operasional dapur, mulai dari penentuan menu hingga pengadaan bahan kebutuhan. Kondisi ini memicu pertanyaan serius mengenai transparansi, akuntabilitas, serta pembagian peran dalam pelaksanaan program tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengelolaan dapur disebut-sebut tidak berjalan sesuai mekanisme ideal. Peran kepala dapur dinilai tidak optimal karena sebagian besar keputusan strategis diduga berada di tangan mitra.
“Semua diatur oleh mitra, mulai dari menu sampai belanja kebutuhan. Kepala dapur hanya mengikuti,” ungkap salah satu sumber, Sabtu (21/3/2026) dilansir Media Metromini.
Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa suplai bahan dalam jumlah besar diduga berasal dari pihak yang sama, sehingga memunculkan indikasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program di lapangan.
“Alasannya karena ‘punya orang’, padahal itu usaha dia sendiri,” tambahnya.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, mengingat program MBG sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok penerima manfaat. Tanpa pengawasan yang ketat, program tersebut dinilai rentan disalahgunakan.
Reaksi keras pun bermunculan di media sosial. Warganet ramai-ramai mendesak agar izin operasional dapur SPPG Tanjung segera dicabut jika dugaan tersebut terbukti.
“Cabut saja izinnya, sudah dikasih anggaran besar tapi dikelola tidak transparan,” tulis salah satu pengguna.
Komentar lain menyoroti lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program di lapangan.
“Kebanyakan memang seperti itu, makanya harus ditindak tegas,” tulis akun lainnya.
Bahkan, ada pula yang menilai dugaan tersebut sebagai bentuk penyimpangan serius.
“Namanya juga maling berkedok gizi,” tulis warganet.
Desakan publik kini mengarah kepada pihak berwenang agar segera melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai mekanisme kerja sama dengan mitra maupun pembagian kewenangan dalam operasional dapur SPPG Tanjung.
Tambora Media akan terus menelusuri perkembangan kasus ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan informasi yang tajam, faktual, dan terpercaya, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat. (Red)
